Khatami dan Harapan Dialog Antarperadaban

Ismatillah A. Nu’ad*

AMERIKA Serikat di bawah pemerintahan George W Bush kembali akan melakukan manuver politik di kawasan Timur Tengah. Setelah Irak ditundukkan, kini Iran diincar dengan dalih negeri itu masuk poros setan.

Tragedi 11 September 2001 telah melegitimasi berakhirnya kekuasaan Taliban di Afganistan. Taliban merupakan kelompok garis keras yang diindikasikan mempunyai kekuatan koalisi dengan jaringan Tanzim Al Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Setelah Afganistan jatuh, akhirnya terbentuk pemerintahan boneka yang sekarang dipimpin Hamid Karzai.

Secara geopolitik, Iran telah berada dalam segi tiga amerikasentris, hegemoni intervensi AS terhadap pemerintahan baru Baghdad, Afganistan, dan Turki yang dimainkan oleh kepentingan politik Washington.

Setelah AS melempar isu bahwa Iran mempunyai industri nuklir, akhirnya akan dijadikan legitimasi kuat untuk menggempurnya dari tiga kawasan strategis tersebut. Fenomena itu persis seperti dalih yang digunakan ketika aksi invasi AS ke Irak meski pembuktian kebenarannya sampai sekarang masih dipertanyakan banyak kalangan (Musthafa Abdul Rahman, Kompas, 1/6/2003).

Tuduhan demi tuduhan dilemparkan kepada pemerintahan Iran sebagai penunjang harapannya, selain tuduhan di atas. AS menuduh Iran mendukung tindakan-tindakan terorisme dan bom bunuh diri yang dewasa ini sering terjadi. Tuduhan lainnya adalah Iran masih melindungi tokoh-tokoh signifikan Irak di Partai Baath yang meminta suaka politik.

Tuduhan terakhir itu sebelumnya dilemparkan AS terhadap Suriah sebagai negara yang juga menjadi incaran selanjutnya. Semuanya seperti untuk pembenar saja bagi upaya menyudutkan negara-negara itu.

ADA dua tesis rencana AS untuk kembali menggunakan keangkuhannya terhadap Iran. Tesis pertama lagi-lagi diindikasikan banyak kalangan guna kepentingan ekonomi. Rencana penguasaan sepenuhnya industri-industri perminyakan di kawasan Timur Tengah tetap menjadi impian pemulihan ekonomi AS. Setelah Arab Saudi dan Irak, Iran merupakan kawasan ketiga penghasil minyak yang menjanjikan.

Tentu saja untuk meraih ambisinya, AS akan kembali mengeluarkan ongkos yang mahal, bukan saja ongkos material yang menjadi perhitungan untung rugi para kapitalis yang kebanyakan bersarang di negara itu, melainkan juga ongkos kemanusiaan yang bakal menjadi tumbal keangkuhannya.

Banyak sekali cendekia Barat yang mengecam kebijakan AS yang seperti bermaksud ingin mendehumanisasi peradaban dunia. Tokoh kontemporer seperti Hans Kung, seorang teolog kelahiran Jerman yang rajin menebar dan menyemai gagasan-gagasan perdamaian, juga John Pilger dan Noam Chomsky, yang keduanya sekarang bermarkas di negara bagian AS, sampai saat ini amat tegas mengkritik kebijakan Pemerintah AS. Sayang, kritikan itu dianggap angin lalu oleh Pemerintah AS.

Tesis kedua rencana AS menggempur Iran adalah ingin menghantam dan menumpas kelompok-kelompok Muslim radikal. Ketakutan AS terhadap kekuatan Muslim radikal sebelumnya telah jelas terlihat, terutama pasca-11 September.

Dalam kaitan dengan hal itu, Iran yang mayoritas berpenduduk Muslim Syiah sudah jelas mempunyai tradisi kuat tentang penghormatan kepada Mullah Velayat Fakeh yang mayoritas mempunyai pemahaman konservatif. Sebagai konsekuensinya, tentu saja kecenderungan Muslim Syiah menjadi radikal-yang menuruti fatwa dan nasihat Mullah, sangat tidak enak di hati Pemerintah AS.

Ketidakenakan itu dituangkan AS seperti melakukan patronase demokratisasi dan keterbukaan. Dan, hal itu menuai keberhasilan seperti yang terjadi tarik ulur internal antara kelompok Mullah konservatif dan moderat, di satu sisi menginginkan negara dijalankan atas dasar Islam-demokratis dan moderat yang mampu mengakomodasi keterbukaan dan demokrasi versi AS, di lain sisi menginginkan Islam-teokratis-konservatif, yang tentu saja menolak mentah-mentah gelombang demokrasi dan keterbukaan.

Kejengkelan Pemerintah AS terhadap kelompok Mullah konservatif di Iran itulah mungkin yang menjadi sebab rencana invasi.

PRESIDEN Iran Mohammad Khatami tergolong Muslim Syiah moderat yang mempunyai gagasan membangun dialog antarperadaban. Namun, sebagai presiden yang terpilih dua kali semenjak tahun 1997, Khatami tetap masih dicurigai oleh Pemerintah AS karena dianggap sebagai bagian kekuatan “konservatif” yang harus ditumbangkan.

Usaha-usaha Khatami untuk membuktikan bahwa dirinya ingin memperjuangkan jembatan dialog antarperadaban serta ingin menciptakan perdamaian mondial telah dibuktikan dengan, misalnya, mengadakan pertemuan dengan Paus Yohanes Paulus II di Vatikan, Sekjen PBB Kofi Annan, dan belakangan dengan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer. Akan tetapi, semua itu masih tidak memudarkan kecurigaan AS kepadanya.

Khatami selama ini dikenal sebagai presiden pertama Iran yang berani melemparkan gagasan-gagasan seputar pembaruan tradisi, yang sebelumnya sangat tabu. Ia juga pernah mengangkat isu-isu “kontroversial” seperti penegakan hak- hak asasi manusia (HAM), hak- hak wanita, pluralisme budaya, toleransi, dan demokratisasi, yang semuanya belum pernah dibicarakan secara terbuka oleh Presiden Iran sebelumnya. Selain gagasan-gagasan itu, ada satu isu penting yang dilemparkan Khatami yang dianggap sebagai upaya meraih cita-cita membangun dialog antarperadaban, yakni isu menjalankan politik détente.

Banyak kalangan yang akhirnya menyamakan détente-nya Khatami dengan gagasan glasnost (mantan) Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev karena sama-sama ingin membuka kebekuan sebuah anarki lama yang tertutup terhadap demokratisasi. Akan tetapi, sebetulnya gagasan Khatami sangat berbeda dengan gagasan Gorbachev.

Gagasan Khatami masih berpegang teguh kepada tradisi fundamental Velayat Fakeh dan komitmennya terhadap cita-cita revolusi Islam. Sementara glasnost-nya Gorbachev yang memperkenalkan demokrasi dan kapitalisme barat itu sangat bertentangan dengan cita-cita fundamental revolusi ala marxisme-leninisme yang waktu itu dianut Soviet (Smith al-Hadar, Revolusi Iran dan Kiprah Khatami, 1998).

Mungkin alasan itu yang membuat AS tidak menganggap Khatami sebagai pemimpin moderat dan demokratis. Khatami selama ini memang masih dikenal dalam kalangan Mullah yang konservatif sekalipun sebagai tokoh yang terlibat dalam gerakan-gerakan Revolusi Islam Iran tahun 1979. Di sini sebetulnya terlihat sikap ambivalensi Pemerintahan AS, paradoks standar ganda yang masih menyelubungi kebenaran diametral.

Di satu pihak seakan-akan AS adalah negara yang menginginkan perdamaian dan ingin mempertahankan peradaban, dan demokratisasi mondial seperti yang digambarkan sosiolog Perancis Alexis de Tocqueville dalam Democracy in America, di pihak lain AS dengan sikap selalu mencurigai, ketakutan buta, dan keangkuhannya sebenarnya telah menyibak tabir topeng kebohongannya.

Khatami sebetulnya Presiden Iran yang paling baik terhadap AS. Dalam ceramah-ceramah yang kemudian dikumpulkan dalam satu buku berjudul Membangun Dialog Antarperadaban (1998), ia selalu menunjukkan sikap simpatik terhadap peradaban lain terutama AS. Dalam salah satu pernyataannya misalnya ia mengemukakan demikian, Telah saya katakan sebelumnya bahwa saya menghormati bangsa Amerika yang besar. Peradaban Amerika layak dihormati, peradaban Amerika adalah fakta bahwa paham kebebasan memandang agama sebagai tempat bagi pertumbuhannya, dan agama memandang perlindungan bagi kebebasan sebagai tugas sucinya (Khatami: 152 dan 154).

Jika perlakuan AS terhadap rencana menginvasi Iran tidak sedikit pun menoleh pada gagasan-gagasan Khatami untuk membangun dialog antarperadaban itu, sangat bertentangan dengan sikap-sikap AS sebagai negara adidaya yang selalu mengobral janji demokratisasi. Apabila rencana AS berjalan, cita-cita Khatami untuk membangun dialog antarperadaban tinggal menjadi kenangan dan harapan sia-sia.

Ismatillah A Nu’ad, Intelektual Muda Islam.